Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Satu Kewajiban Bagi Desa – Desa Yang Belum Melaksanakan

  • Whatsapp

Sumedang, AMC.co.id – Dalam rangka untuk mencerdaskan serta Profesionalmenya Aparat Desa,sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana Pemerintah Desa Harus dan Wajib untuk melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang dianggarkan dari ADD maupun DD, yang dituangkan dalam APBdesa dan hasil Musyawarah Desa, yang nantinya dibentuk Lembaga BKAD (badan koordinasi antar desa), sehingga untuk memudahkan serta terorganisirnya aparat desa dalam lembaga tersebut, sebagai wadah tentunya.

Sehingga muncul issue berkembang terkait adanya iuran tiap desa sebesar 15 juta, sesuai arahan dari Kasi Pemdes setempat, hal ini menimbulkan reaksi tentunya, sehingga awak media mengkonfirmasi pihak DPMD, mempertanyakan kebenaran hal tersebut diatas.

Kemudian untuk melengkapi hasil temuan tersebut, awak media minta tanggapan kepada DPMD Kabupaten Sumedang, dan jawabanya seperti ini, “Sudah dikonfirmasi, ada Desa – Desa di satu Kecamatan yg menganggarkan peningkatan kapasitas Aparat Desa, dari ADD. ADD triwulan I sudah ada yg cair masuk ke rekening Desa.

Desa menganggarkan 15 juta di APBDesa untuk peningkatan kapasitas dari ADD, tidak bermasalah karena hasil musyawarah Desa. Di satu Kecamatan itu ada desa yg sudah melaksanakan kegiatan ada yg belum melaksanakan, dan kegiatannya dilaksanakan oleh di masing – masing desa itu sendiri.

Informasi yg di dapat bahwa di kegiatan itu ada uang saku dan Honor narasumber. Atas kesepakatan bersama uang saku dan honor narasumber disisihkan utk bekal ke pangandaran, hal ini syah syah saja krn hasil kesepakatan.
Itu hasil konfirmasi,” terima kasih Pak ungkapnya.

Dalam prosedurnya iuran tersebut harus melalui BKAD, (Badan Kerjasama Antar Desa), bukan desa sendiri yang setor
ke salah satu IO, desa/ bendahara desa setor ke Lembaga BKAD, kemudian BKAD, menyetor iuran dari setiap Desa ke IO, dan itupun harus terbentuk dulu BKAD nya, sehingga jelas payung hukumnya, jagan sampai salah prosedural, nanti bisa jadi temuan, baik itu oleh APH maupun Insoerktorat, karena tidak ada dasar Hukumnya.

Dengan demikian bilamana ada wilayah yang akan melaksanakan Peningkatkan Kapasitas Aparat Desa, terlebih dahulu harus terbentuk dulu Lembaga BKAD nya, ini prosedur yang benar,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *